Dunia Berharap Pada Hutan Kita

Isu permasalahan tentang pemanasan global atau yang populer dengan istilah Global Warming (GW) menjadi salah satu isu paling hangat di seluruh dunia belakangan ini. Konferensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang dilangsungkan di Bali akhir tahun lalu merupakan salah satu bukti keseriusan isu lingkungan hidup ini. Global Warming adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global dan perubahan iklim ini terjadi akibat aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi & batubara) serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Dunia berharap banyak pada Indonesia untuk mengambil bagian pada konsensi penganggulangan permasalahan GW. Terlebih dikarenakan kondisi hutan Indonesia yang semakin kritis.

Lalu apa kaitan GW dengan hutan Indonesia?
Hutan dan GW memiliki hubungan yang cukup erat. Seperti yang telah sering dipaparkan di media massa, gas-gas yang menjadi penyumbang terbesar pada efek rumah kaca adalah Karbondioksida (CO2), Metana (CH4) dan Dinitro oksida (N2O). Gas-gas ini selain dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi & batubara) juga berasal dari penggundulan hutan. Sementara hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Indonesia adalah kawasan tropis yang memiliki luas hutan sekitar 10% dari luas hutan dunia. Sebagai paru-paru dunia, hutan Indonesia berfungsi menyerap karbon dan melepas oksigen dunia. Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, berdasarkan hasil sementara inventarisasi hutan nasional, luas hutan tetap yang masih berhutan mencapai 92,4 juta hektar. Menurut statistik dunia, angka itu menunjukkan hutan alam tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Angka yang sama juga mengartikan bahwa 40 persen dari hutan alam tropis yang tersisa di Asia, berada di Indonesia. Berarti kondisi hutan kita bisa dikata mempunyai nilai strategis. Tapi ingat, itu adalah kondisi tiga belas tahun yang lalu.

Prestasi atau tragedi?

SKEPHI (Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia) 2007 dalam press releasenya mengabarkan fakta mengejutkan. Manifestasi dari kehancuran hutan Indonesia ini dibuktikan dengan dipecahkannya rekor Guinnes World Record yang menetapkan Indonesia pada 2007 sebagai negara penghancur hutan tercepat. Sebagai salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara 2000-2005, yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2 persen setiap tahun atau 51 kilometer persegi per hari. Padahal tingkat kerusakan tersebut merujuk pada data FAO yang bersifat konservatif. Prestasi ataukah tragedi? Kita wajib mengurut dada melihat fakta ini. Sebab, angka kehancuran Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dari 43 negara lain, disusul oleh Zimbabwe setiap tahun sebesar 1,7 persen dari luas hutan tersisa, Myanmar 1,4 persen, dan Brazil hanya 0,6 persen. Kerusakan hutan Indonesia tersebut sebaliknya telah menyelamatkan hutan Cina sebagai negara tujuan ekspor produk kayu terbesar dari Indonesia. Luas hutan Cina setiap tahun malah bertambah luas 2,2 persen. Sebaliknya Indonesia saat ini hanya menyisakan 28 persen hutan primernya. Hutan primer tersisa, menurut data KLH yang dilansir pada pertengahan tahun 2006, telah menurun drastis. Hutan tersisa berdasarkan citra satelit di Jawa tinggal 19 persen, Kalimantan 19 persen, dan Sumatera 25 persen; jauh di bawah angka 30 persen, yakni luas hutan tersisa di suatu pulau yang diijinkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71 persen), Sulawesi (43 persen), dan Bali (22 persen). Sedangkan hutan bakau (mangrove) yang tersisa hanyalah 30 persen dari seluruh hutan bakau yang ada di tanah air sebelumnya. Bahkan saat ini 43 juta hektar area hutan telah menjadi lahan kritis. Berdasarkan data kerusakan hutan pada tingkat 1,8-2,8 juta hektar per tahun tersebut, dalam waktu 15-22 tahun hutan alam Indonesia akan habis. Untuk pulau Sumatera di perkirakan dalam 5 tahun mendatang hutan alamnya akan musnah, sedangkan kemusnahan hutan untuk pulau Kalimantan akan terjadi dalam 10 tahun mendatang. Data kerusakan hutan pada masing-masing daerah lebih dramatis lagi, misalnya di Provinsi Lampung 50 persen hutannya sudah rusak akibat perambahan. Sedangkan di Provinsi Riau dari 5.939.422 hektar yang tersisa, pada tahun 2015 hanya tinggal 8 persen atau 476.233 hektar. Sementara itu intensitas perambahan hutan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) naik menjadi 463 persen antara tahun 2005 – 2006. Di Provinsi Bali 26 ribu hektar hutan dari 127 ribu hektar hutan yang ada dalam kondisi kritis. Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sekitar 161.459 hektar hutan atau seluas 50 persen dari 322.919 hektar hutan yang ada di kawasan tersebut telah rusak berat. Hutan-hutan gundul juga muncul di daerah ketinggian di lereng-lereng gunung yang sangat mengkhawatirkan, misalnya lahan gundul di gunung Sumbing-Sindoro mencapat 2.459,5 hektar. Kerusakan hutan juga terjadi di kawasan hutan lindung, sebagai kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya. Indonesia memiliki kawasan hutan lindung seluas 32,43 juta hektar dari total areal hutan seluas 130,85 juta hektar. Namun pada tahun 2006 terdapat 24,78 persen dari total luas hutan lindung atau setara dengan 6,27 juta hektar mengalami rusak berat. Sekitar 10 ribu hektar hutan atau 22 persen dari hutan konservasi di Provinsi Bengkulu rusak berat. Pembalakan liar kini mengancam Taman Nasional (TN) Sebangun dan TN Kutai. Kerusakan ini diakibatkan oleh pembalakan liar, konservasi menjadi perkebunan (sawit), okupasi oleh kegiatan penambangan, dan didistribusikan untuk kegiatan penduduk. TN Bukit Dua Belas dari hasil pantauan pada tahun 2000 telah menyusut lebih dari 10 persen, sedangkan TN Gunung Palung efektif tinggal tersisa 17 persen. Hutan primer di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman di Bandar Lampung, kini tinggal tersisa hanya 26 persen. Akibat pengaktifan kembali HPH di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka TN Siberut telah hilang dan hanya menyisakan kawasan inti seluas 4 persen. Sementara itu 10 persen kawasan TN Kerinci Seblat seluas 8.050 hektar telah menjadi lahan kritis.

Indonesia Ikut Menentukan Nasib Perubahan Iklim Dunia
Berdasarkan paparan data-data di atas, sudah semestinya pemerintah dan rakyat Indonesia memikirkan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan hutan dari penyusutan. Krisis hutan ini semestinya mendapatkan porsi perhatian yang sama dari pemerintah layaknya isu krisis ekonomi global yang menampar dunia beberapa waktu lalu. Sayangnya, urgensi memikirkan dan menerapkan strategi mengatasi permasalahan hutan Indonesia yang kritis belum menjadi prioritas Pemerintah. Pemerintah hanya berkonsentrasi sebatas pada isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi global dan isu-isu lain yang sudah mencapai deadlock. Harapan untuk menyelesaikan permasalahan ini bersandar sepenuhnya pada Pemerintah. Meskipun harapan ini bak berharap pada pepesan kosong. Sebab, jika mau jujur, sebenarnya Pemerintah tidak pernah serius mengganggap isu penting ini. Terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang paradoks dengan kondisi kritis hutan Indonesia. Coba tengok, beberapa kebijakan Pemerintah yang memberikan lampu hijau bagi kegiatan pertambangan di hutan lindung dan di kawasan konservasi. Hal ini akan semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Lebih dari 100 kawasan hutan lindung terancam oleh rencana masuknya 150 perusahaan—dengan 22 perusahaan yang mendapat prioritas—yang akan membuka areal pertambangan di kawasan hutan lindung. Saat ini dunia tengah berharap banyak pada kita, bangsa Indonesia. Sebenarnya, jika kita bijak berpikir, tindakan menyelamatkan hutan Indonesia bukan hanya untuk kepentingan seluruh masyarakat dunia. Pihak yang terlebih dahulu merasakan manfaat lestarinya hutan yang kita miliki tentu rakyat Indonesia sendiri. Maka, sudah sangat perlu kiranya dilakukan langkah-langkah strategis menciptakan sabuk hijau dunia di sepanjang kepulauan Indonesia. Langkah kecil yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan menggugah kesadaran bersama untuk menciptakan kelestarian hutan. Jika tak memungkinkan untuk bertindak langsung pada tataran aksi nyata reboisasi, masyarakat disadarkan untuk berperan aktif mengawasi kelangsungan kelestarian hutan. Salah satunya dengan berperan aktif mengawasi bila menemukan aksi-aksi menyimpang dari para pengguna hak pengelolaan hutan. Hutan Indonesia adalah milik rakyat Indonesia yang ikut menetukan nasib iklim dunia. Jika bukan kita—rakyat Indonesia—yang bertindak menyelamatkan, lalu siapa lagi? Masih perlukah intervensi asing hanya untuk mengelola kelestarian hutan Indonesia? Ayo Indonesia, selamatkan hutan aset kita! Jangan sampai hutan Indonesia menjadi kenangan semata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: